Pengantar Ilmu Ekonomi “Investasi, Uang dan Bank”

Pengantar Ilmu Ekonomi

“Investasi, Uang dan Bank”

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER (S2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN

MAKASSAR

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi disebuah negara adalah masalah perekonomian jangka panjang. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu negara, juga bisa dijadikan alat ukur untuk melihat atau mengukur atau menganalisa tingkat perkembangan perekonomian dinegara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi disuatu negara bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bagi negara -negara maju, mereka bisa mengandalkan hasil produksi barang dan jasa mereka, tapi tidak menutup kemungkinan pula adanya pinjaman yang mereka lakukan serta adanya investasi. Tapi bagi negara – negara yang sedang berkembang tentu saja akan sulit atau bisa dikatakan tidak mudah jika harus mengandalkan faktor produksi barang dan jasa, maka dari itu faktor – faktor lain sangat menentukan, seperti halnya pinjaman dan investasi.

Menurut Sadono Sukirno dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara /daerah. Dan menurut metode pengeluaran dalam penghitungan pendapatan nasional, salah satu jenis agregatnya adalah pengeluaran investasi.

Ukuran dari berhasil tidaknya suatu proses kegiatan ekonomi ditunjukkan oleh besarnya produk domestik bruto, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan sebagainya. Namun pemegang peranan dalam perekonomian tersebut , uang, sangat sedikit disinggung dalam pembahasannya. Uang merupakan variabel yang sangat besar kekuatannya dan paling berguna dalam kegiatan perekonomian. Tingkat inflasi, kebijakan fiskal dan terlebih lagi moneter juga bertumpu pada bagaimana agar uang bisa seimbang dan berguna bagi pertumbuhan ekonomi.

Secara mikro kita bisa melihat bahwa setiap orang di dunia ini bekerja tanpa mengenal lelah untuk mendapatkan uang, status seseorang lebih sering ditunjukkan dengan seberapa banyak kekayaan uang yang dimilikinya. Dengan memiliki uang dalam jumlah yang melimpah maka seseorang akan memperoleh berbagai kemudahan. Sehingga tidak jarang terjadi banyak tindakan kriminalitas yang didasari oleh uang.

Namun jarang sekali masyarakat yang memikirkan bahwa uang yang sangat berarti tersebut tidak diciptakan Sim Salabim dalam satu malam saja. Uang telah melewati proses evolusi yang sangat panjang dan berlangsung berabad – abad mengikuti umur bumi. Perkembangan di mulai dari barter, uang komoditi, uang kertas dan kemudian uang giral .

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa definisi, jenis serta konsep investasi?

2.      Apa definisi dan Bagaimana peranan uang?

3.      Apa definisi dan bagaimana peranan bank?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Investasi

1.      Pengertian Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari PDB = C + I + G + (X-M).

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.[1]

Menurut Samuelson, investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. [2]

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stok kapital[3]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktiktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

2.      Teori Investasi

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

a.       Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasisk, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.[4]

b.      Teori Harrod-Domar. Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemapuan utnuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar.[5]

3.      Jenis Investasi

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

a.       Investasi portofolio (portfolio investment), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

b.      Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam upaya untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah terus meningkatkan kegiatan promosi, baik melalui pengiriman utusan ke luar negeri maupun peningkatan kerjasama antara pihak swasta nasional dengan swasta asing. Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam kegiatan penanaman modal terus mengembangkan perannya dalam menumbuhkan investasi.

Masuknya PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UU No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan dilengkapi serta disempurnakan oleh UU No 11 Tahun 1970 juga tentang penanaman modal asing. UU itu didukung oleh berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan dalam paket-paket deregulasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menarik investasi didalam memenuhi kebutuhan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, rencana PMA yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi proyek baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas saham peserta Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri. Modal dari dalam negeri ini bisa didapat baik itu dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Kebijakan tentang rencana PMDN ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No 6 Tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 1970. Rencana PMDN yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Jumlah kumulatif rencana PMDN adalah jumlah seluruh rencana PMDN yang disetujui pemerintah sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status dari PMDN ke PMA atau sebaliknya.

Penggolongan investasi berdasarkan pembentukan modal terdiri dari 2 jenis investasi yaitu: investasi bruto, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang belum dikurangi depresiasi. Investasi neto adalah investasi bruto dikurangi depresiasi (jumlah perkiraan sejauh mana barang modal telah digunakan dalam periode yang bersangkutan).

Investasi berdasarkan timbulnya: (1) investasi otonomi berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional; (2) investasi terpengaruh (induced investment) investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional.

Menurut Sadono Sukirno investasi secara luas bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi meliputi: (1) seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang dan modal dalam pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri; (2) pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan (3) pertumbuhan dalam nilai stok barang perusahaan berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi. [6]

4.      Keputusan Melakukan Investasi

Bagi seorang investor, keputusan untuk melakukan investasi tentunya untuk memperoleh pendapatan dari investasi tersebut. Dalam menentukan investasi yang akan dilakukan seorang investor akan memperhatikan dua hal yaitu suku bunga dan rate of return.

Suku bunga merupakan biaya yang ditanggung oleh investor karena ia meminjam dari bank. Bunga (i) adaalh biaya dari capital. Untuk itu investor harus memperbandingkannya dengan pendapatan yang ia akan terima. Sedangkan rate of return (rr) adalah tingkat pendapatan dari modal yang telah diinvestasikan oleh investor. Kedua variable ini dinyatakan dalam bentuk persentase.

Terdapat tiga keputusan yang dapat diambil setelah membandingkan antara suku bunga denga rate of return yaitu:[7]

a.       Bila rr > i maka investasi akan dilakukan

b.      Bila rr = I maka investasi dapat dilakukan atau tidak, tergantung dari prospek usaha itu di masa yang akan dating, serta keyakinan investor

c.       Bila rr < I maka investasi tidak dapat dilakukan

B.     Uang

1.      Definisi dan jenis uang

Secara umum, uang berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya didefinisikan sebagai suatu benda yang dapat dipertukarkan dengan benda lain; dapat digunakan untuk menilai benda lain; dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan dan dapat juga digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan dating.[8] Sementara itu, Samuelson mengemukakan definisi uang sebagai media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan Uang dan kebijakan moneter selalu menjadi diskursus menarik untuk diperbincangkan dalam kajian ekonomi Islam. Hal ini terutama disebabkan oleh dinamisnya sektor moneter yang berkembang jauh lebih pesat dibandingkan perkembangan sektor riil, baik dalam tataran teori dan praktiknya yang terus berevolusi. Bahkan sektor moneter dengan instrumennya telah mendominasi sistem perekonomian global dan semakin mengakar. harga dan utang. Senada dengan definisi diatas, Lawrence Abbott mengartikan uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang[9] (Ascarya, 2007: 22).

Masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang tunai adalah uang yang ada di tangan masyarakat (di luar sistem perbankan) dan siap digunakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai tersebut sering pula disebut sebagai uang kartal. Di Indonesia, uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan oleh diedarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang yang berada dalam rekening giro di bank umum sering disebut sebagai uang giral. Sementara itu, uang yang disimpan dalam rekening deposito berjangka disebut sebagai uang kuasi. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) jenis uang di Indonesia, yaitu (1) uang kartal; (2) uang giral; dan (3) uang kuasi. Ketiganya ini juga disebut sebagai uang beredar. Uang beredar dalam arti sempit (M1) terdiri dari uang kartal dan uang giral, sedangkan uang beredar dalam arti luas (M2) terdiri dari uang kartal, uang giral

dan uang kuasi.[10]

Namun, terdapat 2 (dua) perbedaan pokok dari ketiga jenis uang tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Rivai, ddk, yaitu:[11]

a.       Bila dilihat dari lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan, terlihat bahwa uang kartal dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, sedangkan uang giral dan uang kuasi diciptakan dan diedarkan oleh bank umum.

b.      Bila dilihat dari penggunaannya, uang kartal dan uang giral dapat digunakan langsung sebagai alat pembayaran, sedangkan uang kuasi tidak dapat langsung digunakan sebagai alat pembayaran.

2.      Fungsi uang

Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi modern. Ekonomi modern tidak akan pernah mencapai tingkat pengembangannya tanpa ada uang. Uang dalam roda pembangunan ekonomi, ibarat sebagai ”roda” dalam pusaran industri. Pentingnya uang ini muncul karena adanya dorongan kegiatan pertukaran, sehingga uang pada awalnya dijadikan sebagai alat tukar. Namun, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, maka fungsi uang tersebut telah berkembang dan dapat diklasifikasikan 4 (empat) fungsi uang, sebagaimana diungkapkan oleh Rivai, dkk (2007: 3-4), yaitu:

a.        Alat tukar (medium of exchange)

Uang dapat digunakan sebagai alat tukar. Apabila tidak ada uang, transaksi hanya dilakukan dengan cara barter, maka tentu sangatlah sulit hidup di dalam perekonomian modern.

b.      Alat penyimpan nilai (store of value)

Harta kekayaan seseorang dapat berupa barang, seperti tanah, rumah, mobil dan harta berharga lainnya. Meskipun demikian, uang juga dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan.

c.       Satuan hitung atau alat pengukur nilai (unit of account / measure of value)

Uang dapat digunakan sebagai pengukur nilai. Dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan, seperti mengukur nilai suatu rumah, mobil dengan satuan uang, seperti rupiah, dollar, dan sebagainya.

d.      Ukuran standar untuk pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment)

Fungsi uang ini terkait dengan pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Jika meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun, maka nilai uang akan bertambah.

3.      Perubahan fungsi uang

Fungsi uang sebagai medium of exchange dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran. Sebelum ditemukannya koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang, begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang digunakan pada masa lampau. Koin Eropa yang dikenal pada saat ini sebenarnya berasal dari Bizantium dan negara Muslim yang diperkirakan ditemukan pada abad ke-17. Pada masa Islam, Abdul Malik bin Marwan (65-86H/865-705M), seorang khalifah dari Dinasti Umayyah, mengganti koin emas (dinar) Bizantium

dan perak (dirham) Persia dengan koin Islam yang bernilai sama dengan unit of account (Karim, 2007: 83).[12]

Untuk itu, jika dirunut dari sejarahnya, terdapat 3 (tiga) tahap perkembangan fungsi uang, sebagaimana diungkapkan oleh Karim yaitu: [13]

a.       Commodity of money

Commodity of money (uang komoditas) adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga hal penting, yaitu:

1)      Kelangkaan (scarcity), yaitu ketersediaan barang itu harus terbatas.

2)      Daya tahan (durability), yaitu barang tersebut harus tahan lama.

3)      Nilai tinggi, artinya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Dari uraian tentang kualitas di atas, jelas bahwa logam (emas dan perak) sebagai medium of exchange di masa lalu, memenuhi persyaratan di atas. Namun seiring dengan semakin meningkatnya volume dan kompleksitas dari pertukaran tersebut, maka logam (emas dan perak) tersebut menjadi tidak memuaskan (inconvinient). Perkembangan perdagangan dan skala bisnis yang semakin tinggi melebihi kemampuan uang sebagai bentuk yang efisien untuk transaksi keuangan yang besar, maka akan digunakan bentuk lain dari uang.

b.      Token money (uang kertas/tanda)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak, yaitu bank dan goldsmith (orang yang meminjamkan uang). Berdasarkan hal itu, bank dan goldsmith mengeluarkan tanda terima (receipt) atau uang kertas, yang kemudian menjadi medium of exchange.

Dengan demikian, tanda terima (receipt) untuk deposit atau bank notes yang selanjutnya disebut token money (uang kertas) menggantikan commodity money. Karena stabilitas nilai uang adalah tanggung jawab pemerintah, maka pencetakan uang dimonopoli oleh pemerintah dan masyarakat dilarang untuk mencetak dan mengedrakan uang palsu.

c.       Deposit money (uang giral)

Semakin pesatnya pertumbuhan industri dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan uang dalam jumlah besar, misalnya untuk keperluan pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian bahan baku dalam jumlah besar dan transaksi antar negara dalam jumlah besar. Untuk itu, diperlukan perubahan di bidang keuangan, terutama cara pembayaran, melalui penggunaan cheque. Inilah yang selanjutnya muncul uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bankbank komersial melalui pengeluaran cheque. Namun demikian, menurut Irving Fisher, cheque bukan uang, tetapi hanya merupakan order tertulis (written order) untuk mentransfer uang.

C.    Bank

1.      Pengertian dan Peran Bank dalam Perekonomian

Ditinjau secara umum, bank dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai peranan sebagai pencipta uang dan penampung uang masyarakat.[14] Sehubungan dengan itu menurut Adiwarman Karim, perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu (1) menerima simpanan uang; (2) meminjamkan uang; (3) memberikan jasa pengiriman uang.[15]

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikana kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Di sini kita bisa lihat betapa pentingnya kaitan antara bank dan uang, oleh karena pada dasarnya bank adalah suatu lembaga yang berniaga uang. Dari definisi atau keterangan tentang peranan bank tersebut di atas, bisa kita simpulkan peranan dan ataupun fungsi bank dalam masyarakat, yaitu:

a.       Sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat;

b.      sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit;

c.       sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.

Jadi tegasnya bank mempunyai tiga fungsi pokok yang amat berkaitan dengan kegiatan uang dan kesemuanya itu adalah digunakan untuk melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat.[16] Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan dan sebagainya.[17] Sedangkan perbedaannya sebagai berikut; Dalam bank syariah, akad memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi.

Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.[18] Setiap akad dalam perbankan syariah, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

1.      Rukun, Seperti: adanya penjual, pembeli, barang, harga, akad/ijab-qabul.

2.      Syarat, seperti syarat berikut barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hokum syariah. Harga barang dan jasa harus jelas. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hokum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan  guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk ditelitikembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masingmasing lembaga tersebut Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu halyangharus disyukuri, tetapijuga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembagalembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produkproduknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut:

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?

2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?

3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?

4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?

6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus skilljul dan profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh). Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuadengansyariah. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw. mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

2.      Jenis-Jenis Bank

a.    Bank Sentral, yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya.

b.    Bank Umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.

c.     Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

d.    Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      Investasi adalah penggunaan suatu aktiva untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Terdapat dua jenis investasi yakni investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah pada dasarnya tidak diperuntuhkan untuk mencari keuntungan, sedangkan investasi swasta dapat dilakukan melalui PMDN dan PMA yang tujuannnya tentu saja untuk memeroleh keuntungan.

2.      Uang memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan alat pembayaran yang sah. Dengan fungsi sebagai alat tukar, alat satuan hitung, alat penimbun dan pemindah kekayaan serta pembayaran yang ditangguhkan. Uang juga memiliki jenis yaitu uang kartal dan uang giral. Dan telah tersedia lembaga keuangan yang menyediakan jasa untuk menyimpan uang.

3.      Bank adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Sehingga keterkaitannya dengan uang sangat erat demi kealncaran daam lalulintas pembayaran. Secara garis besar bank dibedakan atas empat jenis yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat dan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik. Jakarta: gema Insani, 2001.

Arsyad, Lincolin. Ekonomi Pembangunan.  Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ascarya.  Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Makro Islami. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

_________Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought III T, tth.

Rahman, Afzalur. Economic Doctrines of Islam. Lahore: Islamic Publication, 1990.

Rivai, Veithzal, dkk. Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhous.  Macro Economics. Seventeenth Edition McGraw-Hill Highr Edukasi, 2004.

Sinungan, Muchdarsyah. Uang dan Bank. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Sirajuddin. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Makassar:  Alauddin University Press, 2012

Sunggono, Bambang. Pengantar Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Sunariyah. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.

Setyowati, Eni dan Siti Fatimah NH. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi dalam Negeri Di Jawa Tengah Tahun 1980-2002”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol . 8 No. 1 (Juni 2007).

Sukirno, Sadono. Mikroekonomi Teori Pengantar. Ed. III; Bandung: Rajagrafindo Persada, 2007.

---

[1] Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), h. 4.

[2] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhous,  Macro Economics, (Seventeenth Edition McGraw-Hill Highr Edukasi, 2004), h. 198.

[3] Eni Setyowati dan Siti Fatimah NH, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi dalam Negeri Di Jawa Tengah Tahun 1980-2002”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol . 8 No. 1 (Juni 2007), h. 64.

[4] Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, ( Yogyakarta: UPP STIM YKPN), h. 88-89.

[5] Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar, (Ed. III; Bandung: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 256-257.

[6] Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar, h. 5.

[7] Sirajuddin, Pengantar Teori Ekonomi Makro, (Makassar:  Alauddin University Press, 2012), h. 144

[8] Veithzal Rivai, dkk., Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 3.

[9] Ascarya,  Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 22.

[10] Veithzal Rivai, dkk., Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System, h. 6.

[11] Veithzal Rivai, dkk., Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System, h. 6.

[12] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, (Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2007), h. 83.

[13] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, h. 84-86.

[14] Bambang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 11-12.

[15] Adiwarman A. Karim,  Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought III T, tth), h. 22.

[16] Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h. 111-112.

[17] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: gema Insani, 2001), h. 29.

[18] Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, (Lahore: Islamic Publication, 1990), h. 85.